2019, IPG Kaltara masih dibawah rata-rata

• By Admin
• Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
• 07 February 2023

TANJUNG SELOR - Rendahnya level Kaltara pada 2019 berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), menjadi perhatian bersama Pemprov Kaltara dalam percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Berada di peringkat 6 terakhir dan jauh dibawah rata-rata, memacu pemerintah untuk mengupayakan integrasi isu gender pada program dan kegiatan perangkat daerah.

Bimtek PUG pun digelar di lingkup Dishut Kaltara pada 7 Februari lalu di Gedung Gadis Pemprov Kaltara, bekerjasama dengan GIZ Propeat dan dihadiri perwakilan Bappeda, Dinas Keuangan, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga penggerak PUG.

“Pengarusutamaan Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres 9/2000 dan Surat Edaran 4 menteri, sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan pencapaian kesetaraan gender,” jelas Kadishut Ir. Syarifuddin, yang diwakili Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dishut Ir. Bastiang, saat membuka kegiatan ini.

Bimtek dilakukan dengan menganalisis isu dan permasalahan gender dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing KPH, berdasarkan faktor kesenjangan gender. Perbedaan kebutuhan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial masing-masing, serta penilaian negatif berdasarkan persepsi, yang mengakar dalam budaya ketimuran dan kehidupan masyarakat.

 Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), untuk mengimplementasikan PUG dalam perencanaan pembangunan dan Gender Budget Statement (GBS), yang menginformasikan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan. “GAP dan GBS kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),” kata Dekan Fisip Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, yang menjadi pembicara bimtek.

Tak hanya fokus pada peningkatan partisipasi perempuan saja, kesetaraan gender diharapkan dapat membuka akses kepada laki-laki, perempuan dan kaum disabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, setelah diskusi dan menyusun dokumen GAP berdasarkan kegiatan pada instansi masing-masing peserta, selanjutnya para Kepala KPH se-Kaltara memaparkan hasil analisisnya. (kphnunukan)